Reed

Ketentuan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Bagi Kendaraan Bermotor

0
Posted in Uncategorized By Bliguld

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan tidak benar satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah tempat provinsi. Hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sesuai umum, PBBKB didefinisikan sebagai pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor. Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dikategorikan menjadi bahan bakar bermotor.

Dengan begitu, yang menjadi objek PBBKB ialah bahan kendaraan bermotor yang disajikan atau diakui digunakan untuk kendaraan bermotor, juga bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, orang privat atau badan yang memanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor selanjutnya ditetapkan sebagai kudu pajak PBBKB berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU PDRD.


Pemungutan PBBKB dikerjakan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU PDRD mengatakan bahwa yang dimaksud penyedia yakni produsen dan/atau importir atau nama lain atas bahan bakar yang disalurkan atau dijualnya kepada pihak-pihak sebagai berikut.

Lembaga penyalur, antara lain: stasiun pengisian bahan bakar Fill Rite Flow Meter (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, agen premium dan minyak solar (APMS), premium solar packed dealer (PSPD), stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), yang bakal menjual bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen akhir (konsumen langsung).


Konsumen langsung, yakni pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
Apabila bahan bakar selanjutnya digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis kudu menanggung PBBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Jenis pajak ini tidak dikenakan atas penjualan bahan bakar minyak untuk bisnis industri.


Apabila pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dikerjakan antarpenyedia, baik untuk dijual lagi dan/atau konsumen langsung, penyedia yang menyalurkan bahan bakar kudu memungut PBBKB.
Berdasarkan Pasal 18 UU PDRD, nilai menjual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum saat dikenakan pajak pertambahan nilai menjadi dasar pemungutan pajak jenis ini. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.


Khusus tarif untuk bahan bakar kendaraan lazim dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah berasal dari tarif pajak untuk kendaraan pribadi. Pemberlakuan keputusan ini dikerjakan bersama dengan mencermati kesiapan tempat untuk membedakan pengguna bahan bakar untuk kendaraan lazim bersama dengan kendaraan pribadi.


Pemerintah pusat dapat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam peraturan tempat bersama dengan peraturan presiden. Perubahan atas tarif dan mekanisme penentuan harga bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dikerjakan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun.


Hal ini dikerjakan mengingat bahan bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlu dipahami juga bahwa kenaikan harga minyak bakal tingkatkan dana bagi hasil yang berasal berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam bentuk dana alokasi lazim tambahan.


Merujuk terhadap Pasal 19 ayat (4) UU PDRD, kewenangan pemerintah tempat untuk mengubah tarif pajak selanjutnya dapat dikerjakan dalam dua hal. Pertama, berlangsung kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% berasal dari pemikiran harga minyak dunia yang ditetapkan dalam UU berkenaan APBN tahun berjalan. Dalam perihal harga minyak dunia sudah normal kembali, peraturan yang ditetapkan sebelumnya dicabut dalam jangka waktu paling lama dua bulan.


Kedua, diperlukan stabiliasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama tiga tahun. Hal ini diatur untuk menjauhi gejolak sosial akibat adanya kemungkinan perbedaan harga bahan bakar kendaraan bermotor antardaerah.


Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung bersama dengan langkah mengalikan tarif pajak bersama dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PBBKB ditetapkan lebih terperinci oleh tiap-tiap tempat berdasarkan potensinya.

Terdapat tempat yang mengklasifikasikan tarif PBBKB berdasarkan kriteria tertentu, tetapi ada pula yang mengambil keputusan tarif secara lazim tanpa mengklasifikasikannya.